Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan aktivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut membagikan bantuan sosial (bansos) dengan spanduk bergambar pasangan Prabowo-Gibran tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Hal itu disampaikan Bagja dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Berkenaan dengan Presiden Jokowi diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambar pasangan calon nomor urut 02 dengan tindak lanjut pemberian status temuan, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Nomor 001 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti, karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” kata Bagja.

Bagja menyampaikan terdapat satu laporan lagi dengan perkara serupa. Namun, laporan tersebut sama tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Sebelumnya, viral beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran di tengah masyarakat jelang di musim kampanye. Beras itu merupakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah mengklarifikasi beras itu sudah dijual ke masyarakat. Bulog tidak bisa mengatur peruntukan beras itu setelah dibeli masyarakat.

“Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ucap Bayu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Bagja juga pernah mengingatkan kampanye Pemilu atau Pilpres 2024 dengan membagi-bagikan sembako secara cuma-cuma dilarang.

Bagja menyebut tim kampanye hanya boleh menggunakan sembako dalam bentuk bazar. Sehingga, kata dia, tidak disalahartikan sebagai politik uang.

“Kalau pembagian [sembako] itu free [gratis]. Yang dilarang yang free, kan pemberian sembako, bukan beli sembako,” kata Bagja.

Polemik bagi-bagi bansos ini kembali dibahas dalam sengketa hasil Pilpres. Yakub Hasibuan, Kuasa Hukum kubu Prabowo-Gibran membantah tuduhan adanya politisasi program bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan Paslon 02.

Yakib menyebut bansos merupakan program pemerintah yang telah dirancang lama. Dia menyebut pengadaan bansos itu juga telah diseapkati oleh DPR.

“Mengingat semua program kerja presiden dan para menterinya sudah direncanankan jaih hari dengan pengajuan anggaran dan sudah disetujuu. Sehingga bagaiaman mungkin program pemerintah tersebut dikait kaitkankan dengan kontestasi pilpres 2024,” ujar Yakub.

(yla/fra)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *